Buku ini berbicara tentang perkembangan peradilan agama di indonesia khsusunya pada era reformasi. Di bagi dalam enam bagian, tiga bagian pertama berbicara tentang pendahuluan dan reformasi hukum/konstitusi di indonesia terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim dan peradilan agama
Terwujudnya peradilan yang agung merupakan visi peradilan yang dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) pertama tahun 2010 yang merupakan kelanjutan dari program reformasi peradilan sebelumnya. Reformasi peradilan ditandai dengan terbitnya naskah Cetak Biru (Blue Print) pertama tahun 2003 dan kemudian disusul dengan cetak biru tahun 2010 dengan visi Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan da…
Kondisi pasien yang mengalami koma berkempanjangan menimbulkan rasa iba dan belas kasihan dari pihak keluarga. Untuk melepaskan penderitaan yang demikian berat kepada dokter yang merawatnya untuk melakukan tindakan yang mempercepat kematiannya.
Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri send…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini.
Sejak era reformasi, jumlah investasi, khususnya investasi asing, yang masuk ke indonesia mengalami penurunan yang signifikan. berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal.
Sebagai elemen penjaga keharmonisan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, hukum perdata menempati dan memainkan posisi penting. Oleh karena itu, pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai elemen yang mendasari eksistensi sekaligus yang membentuknya merupakan keharusan bagi mereka yang tertarik dan yang telah bergelut dalam ranah hukum.
Lembaga peradilan sudah dikenal sejak Rasulullah SAW masih hidup dan terus berlanjut setelah beliau wafat, menjadi salah satu pilar yang sangat dihormati oleh setiap kaum Muslim.
Berkaitan denga perubahan-perubahan tersebut, kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai perlengkap dari sejumlah literatur yang ada.
Pada Buku kesatu ini, Nimmo bercerita tentang para komunikator politik bagaimana mengidentifikasi mereka dan apa peran yang mereka mainkan.