Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri send…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini.
Sejak era reformasi, jumlah investasi, khususnya investasi asing, yang masuk ke indonesia mengalami penurunan yang signifikan. berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal.
Sebagai elemen penjaga keharmonisan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, hukum perdata menempati dan memainkan posisi penting. Oleh karena itu, pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai elemen yang mendasari eksistensi sekaligus yang membentuknya merupakan keharusan bagi mereka yang tertarik dan yang telah bergelut dalam ranah hukum.
Berkaitan denga perubahan-perubahan tersebut, kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai perlengkap dari sejumlah literatur yang ada.
Buku ini disiapkan bagi mahasiswa hukum yang ingin mendalami hukum dagang. Meskipun demikian, buku ini juga bermanfaat bagi pihak lain yang tertarik untuk mempelajari dan memahami hukum dagang. Namun karena luasnya cakupan hukum dagang, buku ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara rinci berbagai materi hukum dagang, melainkan hanya membahas hal-hal pokok dari ruang lingkup hukum dagang. Hal…
Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat dapat dikatakan berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya.
Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvesional dan nonkonvesional pada bab pertama.
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Huku Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi defenisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia
Politik hukum memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai alat analisa dalam memahami dinamika keterkaitan antara politik dan hukum, terutama jika dikaitkan dengan proses pembentukan sistem hukum negara. Yaitu, suatu sistem poitik merupakan variabel menentukan atau memengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum nasional di Indonesia. Dengan pemahaman disiplin ilmu hukum yang komprehensif, kita dap…