Hukum acara pidana suatu pengantar

Tujuan dari pelaksanaan hukum acara pidana sesuai keputusan menteri kehakiman RI adalah menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHP.

Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syari'ah di indo…

Konsistensi pelaksanaan hukum acara merupakan keharusan. kesalahan atau kelalaian pelaksanaannya akan menjadi nestapa bagi yang beperkara seperti batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama.

Hukum acara peradilan pajak

Perkembangan hukum pajak membawa perubahan yang sangat signitifkan, baik dibidang keilmuwan maupun di bidang anggaran pendapatkan dan belanja negara. Di bidang keilmuwan, hukum pajak merupakan hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan hukum antar wajib pajak dengan pejabat sebagai wakil negara.

Hukum acara peradilan tata usaha negeara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan kebijakan keliru pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan

Sistem peradilan pidana kontemporer

Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvesional dan nonkonvesional pada bab pertama.

Hukum pidana khusus : memahami delik-delk di luar kuhp

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini.

Asas-asas hukum pidana korporasi

Antara korposi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda.

Hukum pidana lingkungan

Di dalam buku inin di uraikan juga tentang pertanggungjawaban pidana koiporasi hal yang di uraikan karena pelaku pencemaran dan persakan lingkungan

Perbandingan hukum pidana

Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri send…

Hukum keluarga, pidana & bisnis : kajian perundang-undangan indonesia , fikih…